Data menunjukkan 15 persen pasangan paket kepala daerah berakhir dengan pecah kongsi.
Anggi Kusumadewi, Nur Eka Sukmawati
Dicky Chandra (garut.go.id)
Pengunduran diri pasangan independen di tengah masa jabatan belum diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
“Masalahnya adalah siapa penggantinya? Kalau dia dulu diusung parpol, mudah mekanismenya,” ujar Juru Bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, di Gedung Kemendagri, Selasa 13 September 2011.
Menurut Reydonnyzar, kasus Dicky Chandra adalah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Ditinjau dari aturan yang berlaku, kata Reydonnyzar, Bupati Garut memang memiliki wewenang menunjuk pasangan pengganti jika pengunduran diri Dicky Chandra disetujui.
Namun, yang akan menjadi masalah, lanjut Reydonnyzar, adalah kemungkinan adanya penunjukan wakil bupati oleh Bupati Aceng Fikri dengan sekehendak hatinya. “Sehingga ada peluang orang dekat atau saudaranya yang menduduki posisi Wakil Bupati Garut,” tuturnya.
Reydonnyzar menjelaskan, kasus Dicky Chandra semakin menguatkan data yang dimiliki Kemendagri terkait pasangan paket kepala daerah. Menurut data mereka, dari 244 pilkada pada tahun 2010 dan 67 pilkada pada tahun 2011 ini, sebanyak 15 persen berakhir dengan pecah kongsi. “Kemesraan mereka cepat berlalu,” kata Reydonnyzar.
Apapun, ia berharap Dicky Chandra urung mengundurkan diri, karena dalam Pilkada 2009 lalu, pasangan Aceng-Dicky meraih tingkat kepercayaan tinggi, dengan meraup 60 persen suara masyarakat.
“Pengunduran diri memang merupakan hak prerogatif yang bersangkutan. Tapi tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Secara bijak, kami sarankan dia tidak menggunakan hak prerogatifnya itu. Karena belum pernah ada kejadian pasangan independen undur diri,” kata Reydonnyzar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar