Sejarah pemekaran Kabupaten Samosir dari Kabupaten Toba Samosir

Pangururan, Samosir — Sejarah pemekaran Kabupaten Samosir dari kabupaten induk Toba Samosir. “Idia toho Samosir gabe kabupaten, patoa-toahon Siampudan [Saut Simbolon],” begitulah komentar warga yang tidak yakin kalau Samosir menjadi kabupaten sendiri, berpisah dari Kabupaten Toba Samosir.

Saut Simbolon alias Siampudan. Foto Hayun Gultom

Di depan Hotel Wisata, Pangururan, 10 tahun silam, massa spontan melakukan aksi dengan membentangkan spanduk “Samosir layak menjadi kabupaten”. Saat itu perantau Samosir di Jakarta sedang berada di Pangururan dalam rangka memberikan bantuan perangkat komputer.

Saut Simbolon alias Siampudan dan teman-temannya, antara lain A. Rima Sitanggang alias si Kancil, Japuti Sitanggang, Ingotang Limbong, Manuntun Silalahi alias Jagur, dan Halomoan Situmorang mendesak perantau untuk bersama- sama mendeklarasikan kepanitiaan pemrakarsa Kabupaten Samosir.

Saat itu juga terbentuk Tim Pemrakarsa Kabupaten Samosir dari perantau, yaitu T.P. Malau (ketua), Panorama Sitanggang (sekretaris), dan anggota R. Simarmata, Baginda Sagala, Jahot Sitanggang, dan Frans Simarmata.

Sementara Tim Pemrakarsa dari penduduk Pangururan adalah Uban Sigalingging, Saut Simbolon alias Siampudan, A. Rima Sitanggang alias si Kancil, Japuti Sitanggang, Ingotang Limbong, Manuntun Silalahi alias Jagur, dan Halomoan Situmorang.

Seminggu setelah deklarasi di Hotel Wisata, para pendeklarasi itu berangkat dalam satu kapal ke Balige, ibu kota Kabupaten Toba Samosir, melalui Danau Toba untuk menyampaikan aspirasi “Samosir layak jadi kabupaten” kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Tim yang diketuai T.P. Malau saat itu menerima jawaban dari pejabat Pemkab Toba Samosir bahwa “Samosir itu mengajukan kabupaten hanya sekelompok”.

Kembali dari Balige, anggota Tim Pemrakarsa berembuk bahwa “Samosir harus bersatu untuk mewujudkan jadi kabupaten”. Kemudian dibentuklah panitia di beberapa kecamatan untuk aksi yang lebih besar.

Sementara di Kecamatan Pangururan, panitia inti telah memilih Ingotan Limbong (pengusaha toko Hotma Tua) sebagai bendahara. Maju Sitanggang serta Pudan Simbolon sebagai seksi dana.

Panitia mengumpulkan dana dari warga masyarakat yang bersedia menyumbangkan uang. Penggalangan dana juga dilakukan lewat pertandingan tinju nasional dengan promotor Anton Sihombing atas upaya Pudan Simbolon dan rekan-rekan.

Bahkan dana dari penghasilan togel, yang pada masa itu masih leluasa, turut membantu gerakan masyarakat.

Di beberapa kecamatan seperti Nainggolan, Palipi, dan Simanindo juga terjadi penggalangan dana oleh panitia kecamatan. Di Kecamatan Simanindo, kepaniatian saat itu adalah Harry Boss Sidabutar, Debora Silaen, Hardy Sidabutar, Rene Sidauruk (Carolina Hotel), Bidner Sidabutar, K.R. Turnip, Bengar Sinaga, dan Frans Silalahi.

“Yang namanya urusan pemekaran Samosir, pihak Carolina Hotel selalu siap memberikan mobil termasuk biaya minyak,” kata Frans Silalahi kepada Koran Tapanuli.

Pada pertengahan tahun 2002, massa dari Pulau Samosir berangkat dalam 10 kapal ke Balige untuk aksi demo besar-besaran. Kapal Tambun, Kapal Dos Tahi, Kapal Lau Raja, Kapal Hemat, Kapal B. Pasaribu Harian, Kapal Vera dari Hasinggahan, Kapal Romlan, Kapal Tio Tour, Kapal Gloria dari Tomok, dan satu kapal dari Nainggolan.

Mereka membawa alat musik tradisional gondang, persediaan logistik berupa makanan dan minuman. Di perjalanan, mereka sudah membunyikan gondang, pertanda semangat juang “Samosir jadi kabupaten”.

Tiba di pantai Balige, ribuan massa itu berjalan sambil tetap membunyikan gondang menuju kantor DPRD. Massa menerima sindiran dari beberapa orang di Balige: “Na soadong do huroa karejo ni parsamosir on.”

Massa meminta DPRD Kabupaten Toba Samosir supaya melakukan rapat paripurna. Massa sempat bertahan hingga satu hari di halaman kantor DPRD Toba Samosir. Massa pulang malam hari setelah DPRD menjanjikan akan memparipurnakan tuntutan massa tentang pemekaran kabupaten baru.

Satu bulan kemudian massa Pulau Samosir kembali melakukan aksi demo menagih janji DPRD Kabupaten Toba Samosir. Dewan menyetujui permintaan massa, namun pihak eksekutif, Pemkab Toba Samosir, menolak.

Massa akhirnya melakukan aksi demo di kantor Bupati Toba Samosir. Beberapa perwakilan massa yang memasuki kantor Bupati sempat emosi.

Jagur Silalahi membalikkan meja Wakil Bupati Toba Samosir.

Massa baru tenang dan meninggalkan kantor Bupati setelah Sekda Toba Samosir Tonggo Napitupulu berjanji akan membawa berkas tuntutan massa itu ke DPR-RI di Jakarta.

“Dia itulah [Tonggo Napitupulu] satu-satunya pendukung pemekaran Samosir dari Pemkab Tobasa saat itu,” kata Saut Simbolon alias Siampudan kepada Koran Tapanuli.

Selanjutnya panitia melakukan rapat-rapat di beberapa kecamatan. Selama kurang-lebih satu tahun mereka mencari bantuan dana, melakukan lobi-lobi kepada perantau asal Samosir di Jakarta dan Medan.

Misalnya tiket pesawat ke Jakarta untuk panitia yang diketuai Ama Risma Simbolon, yang berjumlah sekitar 20 orang, dibiayai oleh Marihot Nainggolan di Medan. Mereka ke Jakarta dalam rangka menemui Tagor Lumbanraja.

Hasil rapat di Jakarta, Tagor berjanji kepada panitia dari provinsi dan kabupaten, dia akan membantu Samosir jadi kabupaten sendiri dengan mengubungi kantor Menteri Dalam Negeri. Perjuangan pembentukan Samosir menjadi kabupaten seterusnya dilakukan di tingkat pusat, Jakarta, oleh Tagor Lumbanraja dan para perantau asal Samosir.

Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) pun datang ke Pulau Samosir untuk meninjau kondisi Samosir, layak-tidaknya jadi kabupaten. Di Tele, pejabat DPOD disambut massa yang mendukung Samosir menjadi kabupaten dan massa yang tidak mendukung Samosir menjadi kabupaten.

Kedua belah pihak membawa alat-alat seperti parang layaknya hendak berperang. Mereka nyaris bentrok. Jumlah massa pendukung pemekaran Samosir dua kali lipat dibandingkan jumlah massa yang tidak mendukung. Terjadi kejar-kejaran. Massa yang tidak mendukung diusir massa pendukung.

Setelah situasi aman, kemudian tim DPOD disambut di rumah Bolusson Pasaribu. Dari Menara Pandang Tele, tim DPOD menatap Pulau Samosir dan mengatakan, “Sangat pantas perjuangan masyarakat Samosir. Indahnya Samosir dan kaya alam pariwisatanya. Kami dari DPOD harus memperjuangkan Samosir jadi kabupaten.”

Bebeberapa bulan kemudian, pada tahun 2003, tim pemekaran dari Samosir dan Provinsi Sumatera Utara berangkat ke Jakarta untuk mendesak secepatnya janji DPOD. Tim menyampaikannya melalui Tagor Lumbanraja dan Benny Pasaribu.

Seiring perjuangan masyarakat perantau di Jakarta, maka pada akhir tahun 2003, muncul kabar dari Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin bahwa Samosir akan menjadi kabupaten. Pada awal tahun 2004, Samosir pun menjadi kabupaten sendiri, berpisah dari Kabupaten Toba Samosir, dengan Surat Keputusan Presiden tertanggal 7 Januari 2004.

(Berita sejarah sekilas pemekaran Kabupaten Samosir ini pertama kali terbit di Koran Tapanuli edisi cetak, Januari 2011, berdasarkan wawancara dengan Saut Simbolon alias Siampudan dan anggota Tim Pemrakarsa lainnya.)

sumber:koran tapanuli oline